Demokrat Tantang Jokowi dan Sri Mulyani Buka Data Utang: Mulut Penuh Muslihat dan Retorika

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait data utang negara.

Pantauan TribunWow.com, hal itu tampak dari unggahan Ferdinand Hutahaean pada Senin (9/4/2018).

Ferdinand Hutahaean mengungkapkan dengan membuka data utang, semua akan transparan dan tidak menjadi fitnah.

Diketahui, Jokowi sempat membuat pernyataan jika ketika dirinya menjabat, ia diwarisi utang sebesar Rp 2.700 tiliun dari pemerintahan sebelumnya.

Nilai itu kemudian terus membengkak akibat adanya bunga.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan Center atau GK Center di Bogor, Jawa Barat.

"Saya dilantik utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000," kata Jokowi.

"Ngerti nggak ini?" sambung Jokowi.

Jokowi kemudian meminta masyarakat untuk berpikir jernih terkait isu utang negara selama dia memimpin.

Jokowi menegaskan tidak mungkin menambah utang negara dalam jumlah besar.

"Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu. Enak aja," ujarnya.

Menurut Ferdinand Hutahaean, menyalahkan utang pada pemimpin sebelumnya merupakan hal yang konyol.

"Pemerintah tidak perlu sibuk gunakan pendukung dan buzzer untuk membentuk opini seolah Jokowi bukan penyebab naiknya utang luar negeri saat ini,

Dan menyalahkan pemerintah sebelumnya, itu konyol namanya..!!

Kita tantang pemerintah untuk buka data utang sejak Indonesia berdiri.

Biar data yang bicara.

Bukan mulut yang penuh muslihat dan retorika.

@LawanPoLitikJKW: Ayo pak @jokowi dan ibu SMI @KemenkeuRI

Buka saja data utang negara kita supaya transparan dan tidak jadi fitnah terutama bagi sesama pemimpin bangsa.

Diberitakan sebelumnya, utang negara yang semakin naik membuat sebagian tokoh angkat bicara dan mempertanyakannya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan menyebutkan jika utang negara saat ini masih dalam tahapan yang wajar.

Menurut Kemenkeu, rasio utang Indonesia per Februari 2018 29,2 persen dari PDB.

Hal itu menunjukkan apabila jumlah utang tersebut masih dalam batas aman, yang diperbolehkan UU No. 17 Tahun 2003 sebesar 60 persen dari PDB.

Kemenkeu juga mengungkapkan jika tiga lembaga pemeringkat di dunia Fitch, S&P dan Moody's menilai bahwa perekonomian Indonesia saat ini sehat.

Diketahui, utang tersebut berdasarkan undang-undang masih tergolong dalam batas wajar.

Dalam Pasal 12 ayat 3 UU No 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari PDB.

Sementara itu, terkait data utang dari generasi ke generasi, seorang netter mengunggah sebuah data.

Dari data tersebut tampak jika pada pemerintahan SBY, rasio utang cenderung menurun.

Berikut rinciannya:

1. Soeharto (Rp 551,4 triliun dengan rasio utang 57,7 persen) tahun 1998.
2. BJ Habibie (Rp 938,8 triliun dengan rasio utang 85,5 persen) tahun 1999.
3. Gus Dur (Rp 1.491 triliun dengan rasio utang 77,2 persen) tahun 2001.
4. Megawati (Rp 1.298 triliun dengan rasio utang 56,6 persen) tahun 2004.
5. SBY (Rp 2.608,8 dengan rasio utang 24,7 persen) tahun 2014.
6. Jokowi (Rp 4.777,24 triliun dengan rasio utang 34 persen) tahun 2017.

@Agni_ku: SBY 10 thn byr Utang (trutama melunasi IMF),

tp ttap ambil utang, jd besaran Utang ttap naik, tp berhasil menaikan PDB lbh dr 4X lipat, shg rasio utang menurun. daftar proyek yg jmn SBY, ada yg sdh sls pd masanya, ada yg masih jalan cz jangka panjang.

Sumber : Tribunwow