Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) bercerita tentang Presiden Joko Widodo yang pernah melompat pagar rumah. Hal itu, disebut Rommy, terjadi saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo.
"2012 ketika kita berhadapan dengan Pak Jokowi di Pilkada DKI, kita kirim tim ke Solo, kira-kira apa ini yang menjadi kelemahan. Seminggu tim di sana nggak ketemu, kenapa? Kita ketemu dengan penjaga malam rumahnya. Kita tanya, itu rumah siapa sama tukang becak di depan rumah wali kota? Oh, rumah Pak Wali Kota. Baik nggak? Oh itu lebih baik dari ketua RT. Ukurannya apa? Kalau beliau pulang malam dari luar kota, pintunya terkunci, itu yang namanya satpam nggak dibangunin, beliau melompat. Kenapa? supaya nggak bangunin satpam," kata Rommy di acara Mata Najwa, Rabu (18/4/2018).
Hal itu disampaikan Rommy saat menanggapi pemberitaan soal Jokowi yang dituding menggunakan fasilitas negara dan membagi-bagikan sembako untuk kampanye. Ia juga menyatakan Jokowi sudah terbiasa membagikan sembako sebelum menjadi Wali Kota Solo.
"Pak Jokowi sering bagi sembako sejak sebelum menjadi Wali Kota Solo," ucap Rommy.
Sementara itu, Waketum Gerindra Arief Poyuono menyatakan bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi menjadi bukti rakyat kesulitan membeli sembako. Ia juga menyebut, saat Jokowi memimpin Solo, 20 persen rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan.
"Kalau Presiden bagi-bagi sembako, rakyatnya senang dan banyak yang mau, artinya apa? Sembako di zaman Joko Widodo ini mahal, rakyat nggak mampu beli. Fakta bahwa memang ketika dia memimpin rakyat di Solo 20 persen rakyat di Solo hidup di bawah garis kemiskinan. Ini data BPS," ucap Arief.
Selain itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik soal bagi-bagi sembako dan sertifikat tanah yang dilakukan Jokowi. Menurutnya, banyak masalah yang harusnya segera diselesaikan Jokowi.
"Ada yang jauh lebih mendasar. Pendidikan kita ada dalam keadaan darurat. Korupsi kita luar biasa, (kasus) Novel (Baswedan) sudah setahun lebih. Yang kayak begini (bagi-bagi sertifikat dan sembako) mestinya bukan urusan presiden. Presiden itu mestinya merapikan struktur negara. Tiap kabupaten/kota nggak nyambung sama provinsi, ini perlu duduk. Beberapa menteri ketemu presiden pun susah," ucap Mardani.
Sumber : DETIK
No comments:
Write komentar