Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu takut untuk cuti kampanye di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut dia, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah melakukan kampanye permanen sejak terpilih menjadi presiden sejak 2014.
"Ketika Jokowi terpilih menduduki jabatan politik dalam pemilu, yakni sebagai presiden tahun 2014 lalu sampai sekarang selalu menerapkan prinsip marketing politik dari gaya dia memerintah," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).
Tak hanya itu, dia menyebut Jokowi juga menggunakan teknologi masa kini seperti halnya video blog atau vlogger di media sosial YouTube. "Misal yang terbaru, beliau menggunakan teknologi baru vlog di youtube itu bagian dari kampanye," ucapnya.
Untuk konsep cuti kampanye capres petahana, Hinca menyebut hal itu berbeda dengan cuti kampanye calon kepala daerah. Dia menyebut cuti capres petahana hanya dilakukan pada hari dan jam tertentu sedangkan calon kepala daerah harus cuti sepanjang masa kampanye.
Bahkan, kata dia, cuti kampanye capres petahana juga sudah berlangsung sejak Pilpres tahun 2004 dengan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan 2009 oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Semua itu terjadwal, sehingga tidak akan ada kekosongan pada pemerintahan.
"Pak SBY maju kembali sebagai calon presiden bersama pasangan barunya Boediono sebagai cawapres. Dan mengambil cuti saat hari jumat saja," paparnya.
Saat itu pula, lanjut dia Jusuf Kalla yang maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres juga mengambil cuti selain hari cuti dijadwalkan dan sesuai kesepakatan. "Dan pemerintahan tetap berlanjut sebagaimana mestinya," jelas Hinca.
Hinca menegaskan, mengapa capres petahana harus cuti agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power. Sebab bagaimanapun capres petahana masih memiliki akses untuk membuat kebijakan.
"Petahana punya akses kepada kebijakan, akses terhadap alokasi anggaran. Sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi dalam hal pemenangan nantinya," jelasnya.
Alasan kedua menurut dia yaitu menghindari terjadinya conflic of interest yang berupa penggunaan berbagai fasilitas yang terkait jabatannya. Lanjutnya, itu juga untuk menghindari bentuk mobilisasi aparatur lainnya.
"Itu seperti PNS, Polri dan TNi sebagai bentuk preventif dalam menjaga netralitas aparatur negara," ucapnya.
Selanjutnya dia mengatakan cuti kampanye tersebut sebagai bentuk kompetisi dalam berjalan dengan adil. Sebab petahana dilarang menggunakan fasilitas negara.
"Ini untuk menjamin agar semua calon di luar petahana berangkat dari kondisi equal. Mulai 0 kilometer saat start," jelas Hinca.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
No comments:
Write komentar